Oleh : Rahmat Nuryadin
Keberadaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dewasa ini dirasakan kurang greget, tidak sehebat lembaga profesi guru lainnya seperti FAGI, FGII, FKGHS atau bahkan PGRI.
Membaca istilahnya tentu sudah tidak asing lagi. Ya, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, sebuah wadah tempat berkumpulnya guru-guru mata pelajaran tertentu. Berdiri sejka 1980-an sebagai upaya meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang bersifat on service training.
Walaupun sudah lama berada, akrena mungkin namanya musyawarah, forum ini dirasa kurang bergema, bahkan vakum. Ketidakeksisannya ini membuat MGMP tidak memiliki daya saing (bargaining power) terutama terhadap pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan yang notabenenya adalah bidan yang membantu melahirkan wadah ini.
Menurut penulis, masalah yang dihadapi MGMP sehingga kurang diminati guru itu sendiri dan tidak diperhitungkan oleh stakeholders adalah kurang optimalnya penggarapan MGMP sebagai wadah profesi guru. Pada tingkat pengurus, kegiatan ini merupakan hal yang bersifat tambahan, karena utamanya yakni mengajar di sekolah masing-masing.
Relatif jauhnya domisili tempat kerja atau tempat tinggal antarpengurus membuat komunikasi menjadi renggang. Hal ini membuat program kerja terencana dengan tidak baik dan cenderung bersifat sporadis, memperkirakan apa yang dibutuhkan oleh guru (need assemment) pada saat itu. di sekolah juga kegiatan yang satu ini kurang direncanakan sehingga ketika ada panggilan berperan serta, penugasan kepada guru terkesan asal mengikutsertakan saja.
Pemerintah pun kurang mendukung keberadaan kegiatan ini. Itu dapat dilihat dari sedikitnya kegiatan MGMP yang berlangsung. Masalah lain yang timbul adalah masalah klasik, biaya. Dengan alas an ini sekolah hanya mengirimkan satu orang guru pada setiap kegiatannya. Ini dapat dijadikan masalah baru, kecemburuan sosial, karena setiap guru pada prinsipnya berkeinginan mengambil bagian, sedangkan sekolah membatasi jumlah pendidik untuk diberangkatkan.
Meskipun pemerintah mengakomodasikan peningkatan mutu guru melalui program PKPS BBM BOS, namun program ini tidak menjamin kegiatan dapat berlangsung secara baik. Hanya kepala sekolah yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pendidikan yang biasa mengirimkan lebih dari satu tenaga pendidiknya pada kegiatan ini. Pengurus pun hanya dapat mengandalkan biaya swadaya peserta sebagai biaya operasional kegiatan yang digunakan untuk konsumsi dan panduan kegiatan peserta, dan transportasi nara sumber. Tidak jarang pengurus harus rela nombok demi kelancaran even tersebut.
Masalah biaya juga membuat forum ini menjadi miskin ilmu, dangkal akan pengetahuan yang didapat, karena di dalam menjalankan kegiatannya keberadaan nara sumber sebagai penyaji materi sering kali diambil dari pengurus itu sendiri atau memanfaatkan pengawas dinas pendidikan di mana awalnya nara sumber untuk MGMP adalah guru yang dilatih secara terpusat (in service) untuk setiap provinsi dan kabupatennya (guru inti). Hal ini berimbas kepada ketertarikan peserta untuk berpartisipasi, karena materi sajian dan nara sumber menjadi daya tarik tersendiri bagi guru. Tahun 2006, ada angin segar dari pemerintah dalam hal ini Depdiknas melalui Dirjen PTMPTKyang telah menggulirkan block grant untuk pelaksanaan revitalisasi KKG dan MGMP untuk tiap kabupaten.
MGMP adalah sebuah wadah yang besar dan tersebar, mulai tingkat gugus, kabupaten bahkan provinsi. Tetapi walaupun demikian wadah ini bisa dikatakan kecil karena MGMP terbagi berdasarkan mata pelajaran, pengelolaannya terpisah sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung parsial, berbeda mata pelajaran dan tingkat cakupan daerahnya.
Hal ini membuat rendahnya nilai tawar yang dimiliki wadah ini. Menghadapi hal tersebut diperlukan suatu tatanan manajemen yang dapat menyatukan satuan-satuan forum ini sehingga memperkokoh keberadaannya.****
Penulis, pengajar di SMPN 2 Pangalengan Kab, Bandung
Status : Anggota AGP PGRI Jabar
klik alamat link anggota agp pgri jabar:
http://sekretariatagppgrijabar.blogspot.com/2011/02/daftar-anggota-agp-pgri-jawa-barat.html Sumber :
Pikiran Rakyat, 26 Feb 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar